Teori human capital adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia
merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana
barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan
sebagainya. Human capital dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari
pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara.
Investasi
tersebut (human capital) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Walaupun
kontroversi mengenai diperlakukannya human resources sebagai human
capital belum terselesaikan, namun beberapa ekonom klasik dan neo-klasik
seperti Adam Smith, Von Threnen, dan Alfred Marshall sependapat bahwa
human capital terdiri dari kecakapan-kecakapan yang diperoleh melalui
pendidikan dan berguna bagi semua anggota masyarakat.
Kecakapan-kecakapan tersebut merupakan kekuatan utama bagi pertumbuhan
ekonomi.
Di samping masih adanya perbedaan pendapat mengenai konsep
human capital, juga terdapat perbedaan pendapat mengenai pengukurannya.
Menurut Mary Jean Bowman perbedaan pendapat tersebut bersumber pada dua
hal, yaitu Pertama mengenai persoalan apakah kapital (human capital) itu
sebagai persediaan (store) ataukah sebagai input terhadap produksi.
Kedua, berkenaan dengan pembobotan. Dalam pembobotan ini terlihat adanya
upaya-upaya untuk memperlakukan ukuran-ukuran kuantitatif dan
kualitatif dalam satuan-satuan human capital. Namun belum ada
kesepakatan mengenai perlakuan pengukuran kuantitatif dalam human
capital.
Suatu ukuran pendididikan yang diwujudkan dalam labor force
dapat digunakan untuk mengubah kualitas menjadi kuantitas.
Komponen-komponen pendidikan kemudian menjadi variabel yang spesifik
yang dapat dibandingkan dengan kapital fisik, dan ukuran angkatan kerja
dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, maka satuan kapital
didefinisikan dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam labor force,
yang dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain ialah:
1. Number of school years
2. Efficiency-equivalence units
3. Base-year lifetime earned income
4. Approximations to base year real cost
5. Approximations to current real cost
Ada
beberapa persoalan pengukuran pembentukan human capital menurut
pendekatan dasar biaya. Ukuran-ukuran pembentukan kapital neto menemui
beberapa kesulitan, antara lain.
1. Berkenaan dengan masalah kompleksnya hubungan antara konsumsi dan investasi.
2. Adalah berkenaan dengan bagaimana memperlakukan pengangguran dalam memperkirakan opportunity cost.
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bahwa
sumber daya ada tiga macam, yaitu sumber daya alam (natural resources),
sumber daya manusia (human resources), dan sumber daya modal (capital
resources).Yang dibahas di sini adalah sumber daya manusia yang titik
beratnya pada modal manusia (human capital). Tujuan dari pengembangan
sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan mutunya dan penggunaannya.
Tentang tujuan ini dikemukakan secara singkat dalam Statement Budapest
dan Jakarta Plan of Action. Ada dua aspek utama dalam pengembangan
sumber daya manusia, yaitu aspek mikro, yaitu yang berkenaan dengan
pengembangan pribadi, dan aspek makro, yang berkenaan dengan sarana,
fasilitas, dan iklim yang berkenaan dengan pengembangan pribadi.
Upaya
pengembangan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dengan maksud untuk membentuk,
mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kemampuan-kemampuan manusia
(peserta didik) dan penggunaannya. Oleh karena pengembangan tersebut
dilakukan dengan mengorbankan konsumsi pasa saat pengembangan
berlangsung dan ditujukan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih
tinggi di masa yang akan datang, maka pada hakikatnya kegiatan tersebut
merupakan investasi, yaitu investasi dalam sumber daya manusia (human
capital). Jadi pendidikan dan latihan mempunyai peranan yang penting,
bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan produktivitas
kerja. Sebagai human capital, maka pendidikan yang dimaksud di sini
adalah pendidikan yang ditempuh setelah sekolah wajib belajar.
Pendidikan
dan latihan dapat dilakukan di luar sekolah, antara lain melalui on the
job training, institusional training, apprenticeship traning, dan
up-grading training. On the job training diberikan kepada mereka yang
resmi berstatus pegawai. Ada dua bentuk pelatihan yaitu in-service
training dan pre-service training. Pelatihan kelembagaan (institusional
training) dilakukan melalui organisasi dan pengembangan sistem secara
integral sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pelaksanaannya
biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi. Pelatihan tingkat teknis dan
pelatihan tingkat pekerja tangan. Kemudian pelatihan magang. Pelatihan
ini diberikan kepada mereka yang akan diangkat menjadi pegawai/pekerja.
Selanjutnya pelatihan upgrading. Pelatihan ini dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecerdasan dari mereka yang
telah mempunyai tugas tertentu.
1. Peningkatan mutu
pendidikan dapat dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan standar
kompetensi pendidikan yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah
dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar hasil pendidikan mungkin
akan berbeda antarsekolah dan antardaerah akan menghasilkan standar
kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal, normal (mainstream)
dan unggulan.
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan
mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi
kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber
daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan
3.
Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis
masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level
kebijakan dan level operasional melalui komite atau dewan sekolah.
Komite ini terdiri dari kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua,
tokoh masyarakat dan perwakilan siswa. Peran komite ini meliputi
perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi program kerja
sekolah.
4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada
pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula
pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu
pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan
pelayanan pendidikan bagi siswa pada seluruh lapisan masyarakat.
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Input, Proses, dan Hasil Pendidikan
Tujuan
pendidikan nasional secara makro adalah terwujudnya masyarakat madani
sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan
yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
melalui proses pendidikan. Masyarakat Indonesia Baru tersebut memiliki
sikap dan wawasan keimanan dan akhlak yang tinggi, kemerdekaan dan
demokrasi, toleransi dan menunjung hak azasi manusia serta berpengertian
dan berwawasan global.
Tujuan pendidikan nasional secara mikro
adalah terwujudnya individu manusia baru yang memiliki sikap dan wawasan
keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan
menjunjung hak azasi manusia, saling pengertian dan berwawasan global. Misi
makro pendidikan nasional jangka panjang adalah menuju masyarakat
madani. Dalam bidang pendidikan penyelenggaraan organisasi pelaksanaan
pendidikan yang otonom, luas namun adaftif dan fleksibel, bersifat
terbuka dan berorientasi pada keperluan dan kepentingan bangsa.
Perimbangan wewenang dan partisipasi masyarakat telah berkembang secara
alamiah. Pendidikan telah menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang
berwawasan global, memiliki komitmen nasional dan bertindak secara lokal
menuju kepada keunggulan, serta menjadikan lembaga pendidikan sebagai
pusat peradaban.
Misi mikro pendidikan jangka panjang adalah
mempersiapkan individu masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani.
Pendidikan menghasilkan individu yang mandiri, beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, terampil berteknologi dan
mampu berperan sosial. Kurikulum pendidikan dilaksanakan secara terbuka
sehingga dapat memenuhi kebutuhan maya maupun nyata. Pendidikan
menghasilkan manusia berwawasan keteladanan, berkomitmen dan disiplin
tinggi.
Relevansi, Efisiensi, Mutu, Pemerataan, dan Kebijakan Pendidikan
2.
Anak adalah tumpuan harapan bangsa, karena anak merupakan generasi
penerus. Agar anak menjadi generasi penerus yang memiliki potensi sumber
daya manusia yang tangguh, maka tumbuh berkembangnya harus berjalan
secara optimal. Dan di sinilah peran pendidikan.
3. Anak dan masa
depan adalah suatu kesatuan yang dapat diwujudkan untuk membentuk suatu
generasi yang dibutuhkan oleh bangsa, terutama bangsa yang sedang
membangun. Peningkatan keterampilan, pembinaan mental dan moral harus
lebih ditingkatkan demikian pula aspek-aspek lainnya.
4. Kualitas
manusia yang tangguh, andal dan unggul harus dipersiapkan oleh
pendidikan, sebab menunjang terhadap perikehidupan yang sedang ditempuh.
Kualitas unggul dalam proses pendidikan ini, selain memiliki
karakteristik abadi seperti ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
kejujuran, budi pekerti yang luhur, harus ditambah dengan keuletan,
kegigihan, daya saing, kemandirian, keberanian memecahkan masalah dan
menghadapi realitas serta rajin dan bekerja keras juga berdisiplin
tinggi.
5. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan
harga dan martabat bangsa berlangsung seumur hidup dilaksanakan dalam
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan
merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan
pemerintah.
